“Serahkan pada Ahlinya”

Begitulah jargon politik Fauzi Bowo ketika berkampanye dalam pencalonan dirinya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2008-2013.

Fauzi Bowo memang ahlinya Jakarta. Sejak masa kepemimpinan Ali Sadikin, Fauzi Bowo sudah duduk dalam birokrat Pemprov DKI Jakarta. Sekarang waktunya Sang Ahli mengelola Jakarta.

Ujug-ujug mengelola Jakarta, mendekati 100 hari kepemimpinan Sang Ahli, Jakarta malah ketiban banjir besar. Sebagian besar Jakarta yang “sudah pernah” banjir menjadi tambah dalam dan yang belum pernah kebanjiran malah jadi berair banyak.

Bahkan, jalan tol ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ditutup karena banjir menghadang jalan satu-satunya akses ke Bandara tersebut.

Melihat Jakarta menjadi “pulau”, Sang Ahli akhirnya mengakui bahwa ada banyak bagian Jakarta yang salah kelola. Sang Ahli tidak dapat mengelak lagi bahwa Jakarta, yang merupakan ibukota negara, harus segera dibenahi. Apalagi kalau bukan terhadap banjir yang sebenarnya sudah mempermalukan wajah Indonesia di muka dunia. Koq ada negara yang ibukotanya banjir terus hampir setiap tahun…??

Walhasil…warga bantaran kali langsung “dipreteli” tempat tinggalnya dengan alasan karena mereka tinggal di bantaran kali maka Jakarta jadi banjir (hmm..??). Tidak cukup sampai disitu, warga Rawasari juga ikut terkena imbasnya. Rumah tempat tinggal mereka “dihabisi” oleh anak buah Sang Ahli dengan alasan daerah tersebut akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH), padahal warga sudah terdaftar di kelurahan dan kecamatan dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pula. Tetapi Pemda DKI Jakarta menyatakan areal tersebut adalah lahan milik Pemda. Lantas, mengapa warga disuruh membayar PBB kalau tanah tersebut milik Pemda (hmm…kemanakah PBB tersebut mengalir???).

Untuk mengatasi banjir pula, Saqng Ahli terpaksa meneruskan proyek tua yang dicanangkan sebelumnya oleh Sutiyoso, yaitu Banjir Kanal Timur. Proyek tua ini dianggap dapat mengatasi mengurangi banjir DKI Jakarta sampai 50% (jika sudah rampung tentunya). Padahal proyek ini adalah proyek yang diusulkan sejak zaman Belanda masih menjajah Indonesia yang notabene kondisinya sudah berbeda sangat jauh antara zaman itu dengan zaman sekarang.

Ternyata penanganan banjir Jakarta memang setengah hati. Ditengah kota, Pemprov DKI Jakarta menggusur masyarakat dengan alasan banjir, tetapi dengan alasan ekonomi Pemprov DKI Jakarta meneruskan izin proyek reklamasi pantai untuk pembangunan kompleks perumahan mewah Pantai Indah Kapuk (PIK).

Secara ringkas dapat kita jabarkan, ditengah air dibiarkan lewat tetapi diujung dipampet. 800 Ha dari 1000 Ha areal mangrove Jakarta dijual kepada swasta dan merusak areal tersebut sehingga tidak dapat meneruskan air. Hanya saja Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Sang Ahli, tidak berani untuk mengambil keputusan membayar tanah yang terjual tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan lingkungan melainkan mencari jalan mudah yaitu main gusur saja.

Budaya jalan pintas ini sepertinya sudah menjadi budaya pemerintahan kita. Sulit tampaknya agar para elit politik, negarawan dan birokrat kita untuk mengupayakan bagaimana berpikir jangka panjang.  Pola berpikir ini juga sepertinya yang dimiliki oleh Sang Ahli dalam mengelola Jakarta.

Bagaimana nasib Jakarta “besok”??

Entahlah jika kita terus memiliki pemimpin masa depan yang tidak berpikir tentang masa depan. Mungkin mereka berpikir tentang masa depan, tetapi masa depan pribadi setelah tidak lagi menjabat, bukan masa depan bangsanya sendiri.

Masih menunggu keahlian Sang Ahli Jakarta untuk mengelola Jakarta menuju Jakarta kota Megapolitan (atau megap-olitan…??)

Jakarta tergenang lagi…

Siapa yang tidak ingat peristiwa tahun 2002 dimana Jakarta sebagian besar mengalami kebanjiran luar biasa yang tidak pernah dialami pada tahu-tahun sebelumnya.

Sutiyoso, yang pada saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta, mengatakan bahwa banjir yang dialami oleh masyarakat di DKI Jakarta adalah suatu siklus 5 tahunan. Artinya kejadian banjir besar luar biasa itu akan terjadi setiap jangka waktu 5 tahun sekali.

Jawaban Sutiyoso pada saat itu menyerempet untuk dipercayai karena baru pada tahun 2007 kejadian banjir luar biasa kembali menyerang Jakarta. Masyarakat telah diperingati sebelumnya akan adanya banjir besar sesuai dengan siklus 5 tahunan versi Sutiyoso.

Tetapi tahun ini berbeda…

Tahun 2008 hanya memiliki selang waktu 1 tahun dari tahun 2007. Banjir kali ini tidak lagi dapat dikatakan siklus 5 tahunan. Karena sejatinya memang tidak ada siklus banjir.

Gubernur Fauzi Bowo, yang “ahlinya Jakarta”, akhirnya harus mengakui bahwa banjir Jakarta bukan akibat siklus, tetapi akibat salah kelola pembangunan perkotaan. Lihat saja luasan area yang tertutup oleh beton dengan area yang terbuka dan hijau di DKI Jakarta, dapat dikatakan bahwa area terbuka hijau sangat minim di kota metropolitan ini.

Sebagai area resapan, Jakarta tidak lagi memiliki wilayah tersebut. Semua air yang jatuh dari langit sebagai hujan langsung teralirkan ke dalam selokan-selokan atau jaringan drainase kota.

Masalahnya…drainase kota Jakarta sama buruknya seperti area terbuka hijaunya.

DKI Jakarta adalah sebuah provinsi yang dekat dengan laut. Hal ini dapat terlihat dari wilayah Utara Jakarta yang langsung merupakan wilayah pantai. Seperti umumnya air bahwa air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah akibat pengaruh gravitasi, begitu pula posisi Jakarta terhadap wilayah sekitarnya terutama wilayah Selatan Jakarta yang merupakan dataran lebih tinggi. Setiap aliran air di kota Jakarta akan mengalir ke wilayah Utara yang memang merupakan wilayah pantai dan rendah. Dengan kesadaran seperti ini seharusnya Pemda DKI Jakarta sudah melihat kecenderungan bahwa air akan mengalir ke laut oleh karena itu wilayah tersebut seharusnya menjadi wilayah penyangga dan penampung aliran air yang datang dari wilayah lain di Jakarta.

Pembangunan yang tidak terintegrasi dan tidak berpola mengakibatkan setiap pembangunan di DKI Jakarta hanya merupakan suatu proyek saja tanpa mempertimbangkan keintegrasian antar pembangunan dengan keperluan.

Ketidak-terintegrasinya pembangunan berefek pada tidak terintegrasinya saluran drainase untuk menyalurkan air di seluruh kota Jakarta. Bukan hanya itu saja, perawatan saluran drainase kota juga sepertinya tidak diperhatikan. Lihat saja kali-kali yang mendangkal akibat tingginya konsentrasi endapan tidak pernah dikeruk untuk menjaga kedalaman saluran. Kalaupun dikeruk tidak sepanjang aliran sungai/kali yang menjadi tanggung jawab Pemda DKI, artinya hanya pada titik tertentu saja dan tergantung biaya.

Wajar saja jika Jakarta semakin hari semakin tenggelam. Tanah penyerap air hujan berkurang, tingginya curah hujan, tidak teralirkannya air yang tertumpah, sempitnya saluran air dan dangkalnya saluran menjadi kunci utama mengapa Jakarta akan terus banjir bahkan dikemudian hari akan semakin tinggi saja.

Seharusnya Gubernur Fauzi Bowo bukan menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga Jakarta menjadi banjir tetapi mengoreksi diri bahwa pembangunan yang terintegrasi sudah harus dilaksanakan agar Jakarta tidak lagi banjir. Jangan hanya mengandalkan Proyek Banjir Kanal Timur yang jelas-jelas hanya mengurangi sebagian kecil efek banjir di Jakarta. Tetapi mulailah membangun dengan konsep tata kota yang jelas untuk semua aspek, sehingga Jakarta layak disebut sebagai Kota Megapolitan.

Pengelolaan Limbah B3 ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 1994 yang dibaharui dengan PP No. 12 tahun 1995 dan diperbaharui kembali dengan PP No. 18 tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 yang dikuatkan lagi melalui Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tanggal 26 November 2001 tentang Pengelolaan Limbah B3
(www.ikaittsttt.org/pages/download/PPLimbahB3.pdf) (www.bplhdjabar.go.id/emplibrary/PP_%20No_74%202001.htm)

Pengertian B3

Menurut PP No. 18 tahun 1999, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.

Intinya adalah setiap materi yang karena konsentrasi dan atau sifat dan atau jumlahnya mengandung B3 dan membahayakan manusia, mahluk hidup dan lingkungan, apapun jenis sisa bahannya.

Tujuan pengelolaan limbah B3

Tujuan pengelolaan B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali.

Dari hal ini jelas bahwa setiap kegiatan/usaha yang berhubungan dengan B3, baik penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun B3, harus memperhatikan aspek lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan tetap pada kondisi semula. Dan apabila terjadi pencemaran akibat tertumpah, tercecer dan rembesan limbah B3, harus dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula.

Identifikasi limbah B3

Pengidentifikasian limbah B3 digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

  1. Berdasarkan sumber
  2. Berdasarkan karakteristik

Golongan limbah B3 yang berdasarkan sumber dibagi menjadi:

  • Limbah B3 dari sumber spesifik;
  • Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
  • Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Sedangkan golongan limbah B3 yang berdasarkan karakteristik ditentukan dengan:

  • mudah meledak;
  • pengoksidasi;
  • sangat mudah sekali menyala;
  • sangat mudah menyala;
  • mudah menyala;
  • amat sangat beracun;
  • sangat beracun;
  • beracun;
  • berbahaya;
  • korosif;
  • bersifat iritasi;
  • berbahayabagi lingkungan;
  • karsinogenik;
  • teratogenik;
  • mutagenik.

Karakteristik limbah B3 ini mengalami pertambahan lebih banyak dari PP No. 18 tahun 1999 yang hanya mencantumkan 6 (enam) kriteria, yaitu:

  • mudah meledak;
  • mudah terbakar;
  • bersifat reaktif;
  • beracun;
  • menyebabkan infeksi;
  • bersifat korosif.

Peningkatan karakteristik materi yang disebut B3 ini menunjukan bahwa pemerintah sebenarnya memberikan perhatian khusus untuk pengelolaan lingkungan Indonesia. Hanya memang perlu menjadi perhatian bahwa implementasi dari Peraturan masih sangat kurang di negara ini.
Pengelolaan dan pengolahan limbah B3

Pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfatan, pengolahan dan penimbunan.

Setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan setiap aktivitas tahapan pengelolaan limbah B3 harus dilaporkan ke KLH. Untuk aktivitas pengelolaan limbah B3 di daerah, aktivitas kegiatan pengelolaan selain dilaporkan ke KLH juga ditembuskan ke Bapedalda setempat.

Pengolahan limbah B3 mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tertanggal 5 September 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (www.menlh.go.id/i/art/pdf_1054679307.pdf)

Pengolahan limbah B3 harus memenuhi persyaratan:

  • Lokasi pengolahan

Pengolahan B3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah. Syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil harus:

  1. daerah bebas banjir;
  2. jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter;

Syarat lokasi pengolahan di luar area penghasil harus:

  1. daerah bebas banjir;
  2. jarak dengan jalan utama/tol minimum 150 m atau 50 m untuk jalan lainnya;
  3. jarak dengan daerah beraktivitas penduduk dan aktivitas umum minimum 300 m;
  4. jarak dengan wilayah perairan dan sumur penduduk minimum 300 m;
  5. dan jarak dengan wilayah terlindungi (spt: cagar alam,hutan lindung) minimum 300 m.
  • Fasilitas pengolahan

Fasilitas pengolahan harus menerapkan sistem operasi, meliputi:

  1. sistem kemanan fasilitas;
  2. sistem pencegahan terhadap kebakaran;
  3. sistem pencegahan terhadap kebakaran;
  4. sistem penanggulangan keadaan darurat;
  5. sistem pengujian peralatan;
  6. dan pelatihan karyawan.

Keseluruhan sistem tersebut harus terintegrasi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengolahan limbah B3 mengingat jenis limbah yang ditangani adalah limbah yang dalam volume kecil pun berdampak besar terhadap lingkungan.

  • Penanganan limbah B3 sebelum diolah

Setiap limbah B3 harus diidentifikasi dan dilakukan uji analisis kandungan guna menetapkan prosedur yang tepat dalam pengolahan limbah tersebut. Setelah uji analisis kandungan dilaksanakan, barulah dapat ditentukan metode yang tepat guna pengolahan limbah tersebut sesuai dengan karakteristik dan kandungan limbah.

  • Pengolahan limbah B3

Jenis perlakuan terhadap limbah B3 tergantung dari karakteristik dan kandungan limbah. Perlakuan limbah B3 untuk pengolahan dapat dilakukan dengan proses sbb:

  1. proses secara kimia, meliputi: redoks, elektrolisa, netralisasi, pengendapan, stabilisasi, adsorpsi, penukaran ion dan pirolisa.
  2. proses secara fisika, meliputi: pembersihan gas, pemisahan cairan dan penyisihan komponen-komponen spesifik dengan metode kristalisasi, dialisa, osmosis balik, dll.
  3. proses stabilisas/solidifikasi, dengan tujuan untuk mengurangi potensi racun dan kandungan limbah B3 dengan cara membatasi daya larut, penyebaran, dan daya racun sebelum limbah dibuang ke tempat penimbunan akhir
  4. proses insinerasi, dengan cara melakukan pembakaran materi limbah menggunakan alat khusus insinerator dengan efisiensi pembakaran harus mencapai 99,99% atau lebih. Artinya, jika suatu materi limbah B3 ingin dibakar (insinerasi) dengan berat 100 kg, maka abu sisa pembakaran tidak boleh melebihi 0,01 kg atau 10 gr

Tidak keseluruhan proses harus dilakukan terhadap satu jenis limbah B3, tetapi proses dipilih berdasarkan cara terbaik melakukan pengolahan sesuai dengan jenis dan materi limbah.

  • Hasil pengolahan limbah B3

Memiliki tempat khusus pembuangan akhir limbah B3 yang telah diolah dan dilakukan pemantauan di area tempat pembuangan akhir tersebut dengan jangka waktu 30 tahun setelah tempat pembuangan akhir habis masa pakainya atau ditutup.

Perlu diketahui bahwa keseluruhan proses pengelolaan, termasuk penghasil limbah B3, harus melaporkan aktivitasnya ke KLH dengan periode triwulan (setiap 3 bulan sekali).

Saya pikir Srilanka adalah negeri yang langka. Tetapi ternyata saya salah…Indonesialah negeri yang langka. Paling langka sedunia mungkin…

Lihatlah, diawali dengan minyak tanah yang langka…kemudian minyak goreng yang langka…lalu tempe dan tahu menjadi langka (karena mahalnya harga kedelai)…diikuti dengan semen yang langka (di Kendari, semen langka sejak minggu lalu).

Belum cukup…gas juga ikut langka, bensin langka, perlindungan hukum langka, pemimpin bangsa yang tegas dan berkarakter sama langkanya, politisi jujur ikut-ikutan langka, sampai-sampai…orang jujur di Indonesia juga ikut langka…

Srilanka masih kalah langka…

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pertama kali diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1999
tertanggal 7 Mei 1999.

AMDAL terdiri atas 4 (empat) dokumen, yaitu dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Apa yang dimaksud dengan AMDAL?

Menurut PP Nomor 27 tahun 1999, yang dimaksud dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Artinya, kegiatan usaha apapun yang akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan harus menyusun AMDAL sebagai materi acuan pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan oleh usaha tersebut.

Bagaimana menentukan dampak besar dan penting?

Yang dimaksud dengan “dampak besar dan penting” adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Misalnya adalah, terjadinya perubahan bentang alam, contoh: suatu area perbukitan karena adanya aktivitas penambangan mengakibatkan bukit tersebut hilang dan berubah menjadi cekungan, dll.

Beberapa kriteria untuk menilai dampak besar dan penting, sesuai PP Nomor 27 tahun 1999 pasal 5, adalah:

  1. jumlah manusia terkena dampak;
  2. luas wilayah persebaran dampak;
  3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  4. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
  5. sifat kumulatif dampak;
  6. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Keenam kriteria tersebut menjadi bahan rujukan bagi para penyusun dokumen AMDAL untuk menilai dampak yang diperkirakan akan terjadi terhadap lingkungan akibat aktivitas atau suatu kegiatan/usaha.

Dari hal ini jelas terlihat bahwa dokumen AMDAL bersifat multidisiplin ilmu. Artinya mengikut-sertakan berbagai bidang ilmu untuk menilai, menimbang, menyusun dan membuat suatu dokumen AMDAL. Dibutuhkan keahlian pada bidang ilmu tertentu untuk ikut ambil bagian dalam penyusunan suatu dokumen AMDAL.

Pengesahan dokumen AMDAL

Pemrakarsa menyusun ANDAL, RKL, RPL berdasarkan kerangka acuan (KA-ANDAL) yang telah mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab. Selanjutnya dokumen ANDAL, RPK, RPL tersebut diajukan oleh pemrakarsa kepada Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat untuk tingkat pusat, atau kepada Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I untuk tingkat daerah.

Komisi penilai memberikan penilaian atas dampak besar dan penting serta biaya penanggulangan dampak. Bila komisi penilai mendapati dan menyimpulkan bahwa dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi tersedia atau biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar daripada manfaat dampak besar dan penting positif, maka komisi penilai berhak merekomendasikan bahwa kegiatan/usaha yang akan dilakukan tidak layak lingkungan yang selanjutnya dapat diputuskan oleh instansi yang berwenang untuk menolak dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa.

Komisi penilai daerah maupun pusat dapat berasal dari pemerintah, anggota masyarakat sekitar daerah rencana kegiatan dan akademisi.

Masa berlaku dan kadaluarsanya keputusan hasil AMDAL

Keputusan hasil AMDAL tetap berlaku selama tidak ada perubahan kegiatan/usaha dan rencana kegiatan/usaha selama kegiatan/usaha berjalan.

Keputusan hasil AMDAL tidak berlaku dan habis masa berlakunya apabila:

  1. kegiatan/usaha tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah dokumen AMDAL disahkan;
  2. dilakukan pemindahan lokasi kegiatan/usaha;
  3. pemrakarsa melakukan perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong;
  4. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar sebelum dan pada waktu kegiatan/usaha dilaksanakan.

AMDAL dan pengelolaan lingkungan di Indonesia

Memperhatikan keputusan pemerintah yang menetapkan aturan pengelolaan lingkungan melalui AMDAL sejak tahun 1993 dan dibaharui pada tahun 1999, terlihat bahwa pemerintah sudah sangat memperhatikan kondisi lingkungan.

Dokumen AMDAL menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan/usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan terkait jenis kegiatan/usaha yang dilakukan, juga menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap pengelolaan lingkungan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku kegiatan/usaha.

Nilai penting dari pelaksanaan AMDAL adalah bahwa pelaksana kegiatan/usaha, terutama kegiatan/usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting, tidak sekedar mengejar keuntungan ekonomi semata tetapi “dipaksa” untuk juga memikirkan tentang lingkungan dan masyarakat sekitar area kegiatan/usaha.

Seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, adanya instrumen pengelolaan lingkungan melalui AMDAL menjadi penting mengingat bahwa AMDAL merupakan suatu dokumen yang terintegrasi dari semua aspek yang memberi dampak terhadap lingkungan, baik berupa lingkungan fisik, sosial, dan kemasyarakatan. Instrumen ini seharusnya semakin ditingkatkan kualitasnya agar lebih meningkatkan kualitas lingkungan di Indonesia.

Sayangnya, instrumen ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Padahal, instrumen ini mengikut-sertakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan keterbukaan informasi.

Kurangnya dukungan masyarakat terlihat dari tidak besarnya tuntutan terhadap usaha/kegiatan yang seharusnya mengantongi dokumen AMDAL. Masyarakat cenderung “terima saja” dan baru memberikan respon setelah ada kejadian.

Selain itu, adanya politisasi untuk penyusunan dokumen AMDAL membuat instrumen ini menjadi ajang untuk menakut-nakuti pelaku usaha/kegiatan. Penunjukan penyusun dokumen AMDAL juga membuat instrumen pengelolaan lingkungan ini mulai berkurang “daya gigitnya” karena dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Masih berharap bahwa instrumen AMDAL semakin menjadi acuan untuk pelaku usaha ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan dan pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawas kegiatan/usaha. Rusaknya hutan Indonesia, berkurangnya volume air dalam tanah, tercemarnya lingkungan seharusnya membuat kita semakin sadar bahwa manusia perlu lingkungan untuk hidup dan lingkungan yang rusak dan hancur tidak akan mampu untuk mendukung hidup manusia.

Sudah tiga hari ini, sejak hari minggu (6/01/2008), tempe dan tahu menjadi langka di Indonesia. Melambungnya harga kedelai sebagai bahan dasar pembuatan tempe dan tahu menyebabkan hal tersebut.

Tempe dan tahu sebagai “makanan rakyat” sudah dikenal sejak lama di Indonesia. Bahkan sejak zaman raja-raja dahulu, bangsa Indonesia sudah mengenal tempe dan tahu (diperkirakan sejak abad ke-16). Bahkan ada anekdot yang jamak menjadi bahan tertawaan yang mengatakan bagaimana mungkin bangsa ini menjadi cerdas, lha..tiap hari cuman makan tahu dan tempe…ga’ bergizi. Padahal, kandungan gizi tempe justru “menjaga” bangsa Indonesia dari malnutrisi (kekurangan nutrisi). Hebat ya…

Proses Pembuatan Tahu dan Tempe

Proses pembuatan tahu dan tempe sebenarnya sangat sederhana. Pembuatan tempe memanfaatkan sejenis ragi tempe (rhizopus) yang memfermentasikan kedelai. Itu sebabnya mengapa pada tempe terlihat warna putih seperti benang-benang halus. Ragi tempe yang tumbuh pada kedelai mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih mudah untuk dicerna. Tempe kaya akan serat, zat besi, kalsium dan vitamin B12. Berikut prosesnya:

  1. Biji kedelai yang telah dipilih/dibersihkan dari kotoran, dicuci dengan air yang bersih selama 1 jam.
  2. Setelah bersih, kedelai direbus dalam air selama 2 jam.
  3. Kedelai kemudian direndam 12 jam dalam air panas/hangat bekas air perebusan supaya kedelai mengembang.
  4. Berikutnya, kedelai direndam dalam air dingin selama 12 jam.
  5. Setelah 24 jam direndam seperti pada butir 3 dan butir 4 di atas, kedelai dicuci dan dikuliti (dikupas).
  6. Setelah dikupas, kedelai direbus untuk membunuh bakteri yang kemungkinan tumbuh selama perendaman.
  7. Kedelai diambil dari dandang, diletakkan di atas tampah dan diratakan tipis-tipis. Selanjutnya, kedelai dibiarkan dingin sampai permukaan keping kedelai kering dan airnya menetes habis.
  8. Sesudah itu, kedelai dicampur dengan laru (ragi 2%) guna mempercepat/merangsang pertumbuhan jamur. Proses mencampur kedelai dengan ragi memakan waktu sekitar 20 menit. Tahap peragian (fermentasi) adalah tahap penentu keberhasilan dalam membuat tempe kedelai.
  9. Bila campuran bahan fermentasi kedelai sudah rata, campuran tersebut dicetak pada loyang atau cetakan kayu dengan lapisan plastik atau daun yang akhirnya dipakai sebagai pembungkus. Sebelumnya, plastik dilobangi/ditusuk-tusuk. Maksudnya ialah untuk memberi udara supaya jamur yang tumbuh berwarna putih. Proses percetakan/pembungkus memakan waktu 3 jam. Daun yang biasanya buat pembungkus adalah daun pisang atau daun jati. Ada yang berpendapat bahwa rasa tempe yang dibungkus plastik menjadi “aneh” dan tempe lebih mudah busuk (dibandingkan dengan tempe yang dibungkus daun).
  10. Campuran kedelai yang telah dicetak dan diratakan permukaannya dihamparkan di atas rak dan kemudian ditutup selama 24 jam.
  11. Setelah 24 jam, tutup dibuka dan campuran kedelai didinginkan/diangin-anginkan selama 24 jam lagi. Setelah itu, campuran kedelai telah menjadi tempe siap jual. (sb: Wikipedia Indonesia)

Bagaimana dengan pembuatan tahu? Tahu juga berbahan dasar kacang kedelai.

Prosesnya tergolong mudah. Setelah kacang kedelai dibersihkan dari kulitnya, kedelai kemudian direndam dalam air lebih kurang 2 jam, kemudian digiling. Dari proses penggilingan tersebut diperoleh aci yang kemudian direbus pada suhu tinggi. Hasil rebusan kemudian disaring untuk kemudian direndam dalam  “biang” tahu yang terbuat dari cuka dan air yang telah direbus dan didiamkan lebih kurang 5 menit. Setelah itu dimasukan ke dalam cetakan, di-pres, dan ampas yang tersisa pada saringan itulah yang disebut tahu untuk kemudian dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan.

Tahu dan Tempe Langka

Sejak kenaikan harga kacang kedelai yang mencapai lebih dari Rp 7.000,- /kg, para pengusaha tahu dan tempe semakin tidak mampu untuk mempertahankan produksinya karena margin keuntungan yang tipis. Kelangkaan ini semakin menjadi akibat kebijakan pemerintah yang membiarkan harga kedelai “dilepas” pada harga pasar. Artinya, naik – turunnya harga kedelai tergantung kepada pasar. Hal ini mengakibatkan sering kali harga kedelai menjadi tidak terkendali. Apalagi kalau pengusaha nakal ikut bermain di sektor ini. Dengan dilepasnya harga kedelai ke pasar dan Indonesia yang mengimpor kedelai, jadilah harga kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe semakin tidak terkontrol dan nampaknya sampai dengan tulisan ini dibuat belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai.

Kalau bangsa yang berbasis negara agraris ini kesulitan tanaman pangan, bagaimana nasib bangsa lain yang bukan agraris? Teringat bahwa pada era ’80-an, bangsa Indonesia pernah ber-swasembada beras. Sekarang seakan-akan hal itu menjadi “negeri di awan” untuk dapat dicapai. Reformasi bangsa ini memang menjadikan bangsa Indonesia semakin kritis dan cerdas, tidak melulu meng-iya-kan setiap hal yang disampaikan oleh pemerintah. Tetap, semakin lama sepertinya yang menguasai bangsa Indonesia bukan kecerdasan dan kekritisan tetapi keegoisan untuk mengambil bagi dirinya sendiri.

Bukankah ini menjadi sesuatu yang memalukan? Kok bisa-bisanya tempe dan tahu langka di negara yang telah mengkonsumsi makanan ini sejak ratusan tahun yang lalu? Bahkan sudah dianggap sebagai “makanan bangsa”…

Bangsa Indonesia yang kaya semakin terpuruk di dalam kekayaan yang dipunyai karena kekayaan yang dimiliki tidak disyukuri tetapi terlalu dieksploitasi sehingga kita lupa bahwa seharusnya ada banyak hal yang bisa diberikan bagi bangsa ini. Mengutip kata-kata bijak seorang politisi besar dari negeri Paman Sam, “Jangan pikirkan apa yang negara bisa berikan bagiku, tetapi pikirkan apa yang bisa kuberikan bagi negara”

Apa yang anda tahu tentang pemanasan bumi. Silahkan lihat pada catatan tulisan berikut: Pemanasan Bumi

(PS: Artikel tersebut bersumber dari internet tanpa informasi penulis. Jika anda merasa menulis artikel ini, silahkan beri informasi)

Pernahkah anda mengalami kecelakaan di jalan..?

Beberapa kali saya melihat kecelakaan terjadi di jalan raya, tahukah anda bahwa ternyata kecelakaan di jalan raya terjadi bukan saja karena kita yang tidak hati-hati tetapi juga karena orang lain yang tidak hati-hati?

Karena itu, mari kita mengintrospeksi diri masing-masing cara kita berkendaraan…ingat bahwa jika kita ceroboh dalam berkendaraan, dapat mengakibatkan orang lain terluka akibat kita…bahkan jika kita berhati-hati di jalan pun, kita perlu mewaspadai orang lain yang bertindak ceroboh dalam berkendaraan…

Jalur khusus bis (busway) diresmikan oleh Gubernur Sutiyoso dengan tujuan agar kemacetan lalu lintas berkurang dan orang-orang mulai mengalihkan sarana transportasinya dari milik pribadi ke publik. Jalur khusus ini dibangun dengan satu perintah spesifik yaitu bahwa tidak boleh ada kendaraan lain yang dapat melalui jalur khusus ini. Bahkan pada awal mula penggunaan jalur ini, seorang Wakil Presiden pun dilarang melaluinya. Cukup tegas…

Setelah tahap pertama yang dinilai sukses, Pemda meneruskan kegiatan pembangunan jalur khusus bis ini. Tetapi pemilihan jalur yang tidak memperhatikan besar jalan, jumlah ruas jalan dan area yang akan dilewati sepanjang jalan mengakibatkan pada beberapa wilayah, jalur khusus bis ini menjadi “sia-sia” jika diperhadapkan pada tujuan awal dengan cita-cita “jalur khusus bis bebas macet”

Setelah beberapa tahun berlalu, sepertinya budaya “malas menjaga” sudah mulai menghinggapi Pemda DKI Jakarta. Dengan alasan kemacetan pula, Gubernur Fauzi Bowo melepaskan “hak khusus” bagi jalur ini agar dapat dilalui oleh kendaraan umum maupun pribadi. Ketidak-konsistenan Pemda dalam hal mengelola jalur khusus ini mengesankan bahwa pembangunan jalur ini bukan lagi untuk kepentingan publik agar dapat mengalihkan sarana transportasinya dari pribadi ke publik melainkan menjadi ajang proyek yang “kalau tidak dikerjakan mendapat kecaman”.

Contohnya dapat terlihat dari jalur koridor 7 (Kp. Rambutan – Kp. Melayu), setiap hari, jalur ini tidak pernah lancar karena jalur jalan yang hanya 2 ruas dipotong 1 untuk jalur khusus bis, akibatnya kendaraan lain terpaksa menggunakan jalur khusus bis dan mengakibatkan kemacetan bagi jalur khusus bis tersebut. Mungkin ada di jalur khusus lain yang mengalami hal tersebut. Mungkin juga dikemudian hari jalur khusus bis akan “menghilang” karena ketidak-tegasan Pemda dalam menetapkan fungsi khusus jalur khusus bis ini. Akhirnya pembangunan tidak menyentuh masyarakat melainkan sekedar penghabisan uang dengan alasan “untuk masyarakat”.

Konsistensi Pemda untuk penanganan kemacetan memang masih ditunggu…

Wah..bumi memanas..!!

Laporan dari Panel Antar-negara tentang Perubahan Iklim (IPCC) tahun 2001 menyatakan bahwa ternyata sejak tahun1861 terjadi peningkatan suhu udara sebesar 0,6 derajat celsius (atau lebih kurang 1 derajat farenheit).  Panel setuju bahwa pemanasan bumi terjadi akibat aktivitas manusia yang menghasilkan gas-gas rumah kaca.

Gas-gas ini dihasilkan oleh aktivitas manusia melalui mesin kendaraan, mesin industri, dan lain-lain. Pengaruhnya adalah, masih menurut IPCC, bahwa apabila tidak dilakukan efisiensi energi maka diperkirakan suhu bumi akan meningkat 1,4 – 5,8 derajat celsius pada tahun 2100 nanti.

Wah..panasnya pasti akan tidak tertahankan lagi…bayangkan jika sekarang suhu udara di Jakarta berkisar antara 28 – 30 derajat celsius, dan mengalami kenaikan..ambil saja nilai tengah antara 1,4 – 5,8 yaitu 3,6 derajat, berarti suhu udara kota Jakarta akan memiliki kisaran antara 31,6 – 33,6 derajat celsius.

Dengan suhu yang biasanya 28 -30 derajat saja sudah kegerahan, apalagi jika naik lebih tinggi…hmmm

Sebenarnya negara-negara di dunia memiliki kesepakatan untuk bersama-sama mengurangi emisi gas buang yang menghasilkan efek rumah kaca ke lingkungan melalui kesepakatan dalam Protokol Kyoto. Indonesia sendiri sudah mengambil langkah berani untuk ikut ambil bagian dalam penurunan emisi gas rumah kaca ini. Sejak selesainya Konferensi Dunia dalam Rangka Perubahan Iklim (UNFCCC), Indonesia melalui Kementrian Negara Lingkungan Hidup langsung memutuskan untuk menghentikan impor bahan kimia mengandung CFC dan metil bromida, sebagian bahan penyebab terjadinya efek gas rumah kaca.

Selanjutnya mungkin adalah kerjasama dari semua pihak untuk ikut berperan serta dalam efisiensi penggunaan energi (terutama energi yang tak terbarukan), pemanfaatan energi secara bijak , dan menghilangkan budaya boros energi.