“Serahkan pada Ahlinya”

Begitulah jargon politik Fauzi Bowo ketika berkampanye dalam pencalonan dirinya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2008-2013.

Fauzi Bowo memang ahlinya Jakarta. Sejak masa kepemimpinan Ali Sadikin, Fauzi Bowo sudah duduk dalam birokrat Pemprov DKI Jakarta. Sekarang waktunya Sang Ahli mengelola Jakarta.

Ujug-ujug mengelola Jakarta, mendekati 100 hari kepemimpinan Sang Ahli, Jakarta malah ketiban banjir besar. Sebagian besar Jakarta yang “sudah pernah” banjir menjadi tambah dalam dan yang belum pernah kebanjiran malah jadi berair banyak.

Bahkan, jalan tol ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ditutup karena banjir menghadang jalan satu-satunya akses ke Bandara tersebut.

Melihat Jakarta menjadi “pulau”, Sang Ahli akhirnya mengakui bahwa ada banyak bagian Jakarta yang salah kelola. Sang Ahli tidak dapat mengelak lagi bahwa Jakarta, yang merupakan ibukota negara, harus segera dibenahi. Apalagi kalau bukan terhadap banjir yang sebenarnya sudah mempermalukan wajah Indonesia di muka dunia. Koq ada negara yang ibukotanya banjir terus hampir setiap tahun…??

Walhasil…warga bantaran kali langsung “dipreteli” tempat tinggalnya dengan alasan karena mereka tinggal di bantaran kali maka Jakarta jadi banjir (hmm..??). Tidak cukup sampai disitu, warga Rawasari juga ikut terkena imbasnya. Rumah tempat tinggal mereka “dihabisi” oleh anak buah Sang Ahli dengan alasan daerah tersebut akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH), padahal warga sudah terdaftar di kelurahan dan kecamatan dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pula. Tetapi Pemda DKI Jakarta menyatakan areal tersebut adalah lahan milik Pemda. Lantas, mengapa warga disuruh membayar PBB kalau tanah tersebut milik Pemda (hmm…kemanakah PBB tersebut mengalir???).

Untuk mengatasi banjir pula, Saqng Ahli terpaksa meneruskan proyek tua yang dicanangkan sebelumnya oleh Sutiyoso, yaitu Banjir Kanal Timur. Proyek tua ini dianggap dapat mengatasi mengurangi banjir DKI Jakarta sampai 50% (jika sudah rampung tentunya). Padahal proyek ini adalah proyek yang diusulkan sejak zaman Belanda masih menjajah Indonesia yang notabene kondisinya sudah berbeda sangat jauh antara zaman itu dengan zaman sekarang.

Ternyata penanganan banjir Jakarta memang setengah hati. Ditengah kota, Pemprov DKI Jakarta menggusur masyarakat dengan alasan banjir, tetapi dengan alasan ekonomi Pemprov DKI Jakarta meneruskan izin proyek reklamasi pantai untuk pembangunan kompleks perumahan mewah Pantai Indah Kapuk (PIK).

Secara ringkas dapat kita jabarkan, ditengah air dibiarkan lewat tetapi diujung dipampet. 800 Ha dari 1000 Ha areal mangrove Jakarta dijual kepada swasta dan merusak areal tersebut sehingga tidak dapat meneruskan air. Hanya saja Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Sang Ahli, tidak berani untuk mengambil keputusan membayar tanah yang terjual tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan lingkungan melainkan mencari jalan mudah yaitu main gusur saja.

Budaya jalan pintas ini sepertinya sudah menjadi budaya pemerintahan kita. Sulit tampaknya agar para elit politik, negarawan dan birokrat kita untuk mengupayakan bagaimana berpikir jangka panjang.  Pola berpikir ini juga sepertinya yang dimiliki oleh Sang Ahli dalam mengelola Jakarta.

Bagaimana nasib Jakarta “besok”??

Entahlah jika kita terus memiliki pemimpin masa depan yang tidak berpikir tentang masa depan. Mungkin mereka berpikir tentang masa depan, tetapi masa depan pribadi setelah tidak lagi menjabat, bukan masa depan bangsanya sendiri.

Masih menunggu keahlian Sang Ahli Jakarta untuk mengelola Jakarta menuju Jakarta kota Megapolitan (atau megap-olitan…??)